Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja
mempunyai tugas penyelenggaraan pelayanan pelatihan,
produktivitas, perizinan lembaga pelatihan kerja,
informasi pasar kerja, penempatan tenaga kerja dan
perluasan kesempatan kerja

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja 
dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dalam
melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

1. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan
   pelayanan umum bidang pelatihan dan produktivitas
   tenaga kerja; 
2. penyusunan dan pelaksanakan kebijakan teknis dan
   pelayanan umum bidang penempatan tenaga kerja dan
   perluasan kesempatan kerja; 
3. koordinasi penyelenggaraan pelatihan berbasis
   kompetensi; 
4. verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang
   akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja
   swasta; 
5. pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya
   manusia lembaga pelatihan kerja swasta
6. pelaksanaan pemberian izin kepada lembaga pelatihan
   kerja swasta; 
7. penyebarluasan informasi produktivitas kepada
   perusahaan kecil; 
8. koordinasi pemberian konsultasi produktivitas kepada
   perusahaan kecil; 
9. koordinasi pengukuran produktivitas Daerah;
10. koordinasi pemantauan tingkat produktivitas;
11. koordinasi pemberian dan penyebarluasan informasi 
    pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari
    kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan
    kerja kepada masyarakat; 
12. koordinasi penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam
    pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja
    kepada masyarakat; 
13. koordinasi perantaraan kerja dalam pelayanan antar
    kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada
    masyarakat; 
14. verifikasi penerbitan izin kepada lembaga penempatan
    tenaga kerja swasta; 
15. promosi penyebarluasan informasi syarat dan
    mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat; 
16. koordinasi pelayanan calon, pra dan purna tenaga kerja
    Indonesia; 
17. pelaksanaan penerbitan perpanjangan izin
    mempekerjakan tenaga kerja asing skala Daerah; 
18. rekomendasi saran dan pertimbangan kepada atasan
    tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil; dan 
19. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh
    atasan terkait dengan bidang tugasnya. 

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketenagakerjaan di Bidang Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga 
Kerja dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial dan Tenaga
Kerja dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1. verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian
   kerja bersama dengan ruang lingkup operasi Daerah; 
2. pemberian pelayanan pendaftaran perjanjian kerja
   bersama di Daerah; 
3. koordinasi proses pengesahan dokumen peraturan
   perusahaan dengan di Daerah; 
4. pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan
   hubungan industrial di perusahaan; 
5. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan
   lembaga kerja sama bipartite di perusahaan; 
6. koordinasi pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan
   mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan
   penutupan perusahaan; 
7. pengoordinasian tugas dan fungsi bidang hubungan
   industrial dan jaminan sosial tenaga kerja dengan intansi
   terkait; 
8. pengevaluasian dan pembuatan laporan pelaksanaan
   program kerja dan kegiatan pada Bidang Hubungan
   Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; 
9. rekomendasi saran dan pertimbangan kepada atasan
   tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil; dan 
10. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh
    atasan terkait dengan bidang tugasnya.

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di bidang Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam
melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. penyusunan rencana operasional program
   pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; 
2. penetapan kebijakan teknis operasional program dan
   anggaran bantuan perkuatan dan penumbuhan iklim
   yang kondusif bagi pembangunan koperasi dan usaha
   kecil dan menengah; 
3. penyusunan pedoman standar pelayanan minimal yang
   wajib dilaksanakan oleh kabupaten terutama bidang
   koperasi dan usaha kecil dan menengah; 
4. pelaksanaan bimbingan dalam rangka penyelenggaraan
   koperasi dan usaha kecil dan menengah di bidang
   kelembagaan, pengawasan, jaringan usaha produksi,
   pembiayaan dan promosi serta pengembangan sumber
   daya manusia; 
5. pelaksanaan pengembangan jaringan sistem informasi
   koperasi dan usaha kecil dan menengah; 
6. pelaksanaan bimbingan pedoman akuntansi koperasi
   dan usaha kecil dan menengah; 
7. pengoordinasian program keterpaduan pemberdayaan
   koperasi dan usaha kecil dan menengah; 
8. pelaksanaan kebijakan teknis alokasi fasilitasi
   pembiayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah
   melalui antara lain bank milik koperasi, bank
   pemerintah, lembaga keuangan nonbank dan lembaga
   keuangan alternatif lainnya; 
9. pelaksanaan pengembangan institusi pasar, jaringan
   lembaga keuangan, teknologi tepat guna yang
   memungkinkan koperasi dan usaha kecil dan menengah
   mampu bersaing; 
10. penetapan unggulan dan kinerja koperasi dan usaha
    kecil dan menengah; 
11. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan atas
    pelaksanaan penyertaan modal pada koperasi dan usaha
    kecil dan menengah;  
12. rekomendasi saran dan pertimbangan kepada atasan
    tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil; dan 
13. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh
    atasan terkait dengan bidang tugasnya. 

Sekretariat Dinas

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 
administrasi umum, perencanaan program dan anggaran,
serta ketatausahaan berdasarkan petunjuk pelaksanaan
yang berlaku untuk tertib kesekretariatan. 

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. 
 
Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyelenggaraan perumusan kebijakan operasional 
   tugas administrasi di lingkungan Dinas; 
2. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dan
   pemberian dukungan administrasi kepada seluruh
   unsur organisasi di lingkungan Dinas; 
3. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi tugas
   administrasi Dinas; 
4. penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi
   tanggungjawab Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha
   Kecil dan Menengah, meliputi penghimpunan bahan
   pengumpulan data usul rencana keuangan dan aset,
   penyusunan kebutuhan perlengkapan peralatan kantor,
   pemeliharaan gedung kantor, pengamanan aset, usulan
   penghapusan aset dan penyusunan laporan
   pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris,
   penyusunan petunjuk teknis pengelola keuangan dan
   aset; 
5. penyelenggaraan penyusunan rencana dan program
   tahunan rumah tangga Dinas;
6. pengoordinasian penyusunan perumusan kebijakan,
   dokumen perencanaan, program, kegiatan dan anggaran
   Dinas; 
7. pengoordinasian pengelolaan keuangan dan
   perbendaharaan meliputi penyimpanan, pengeluaran,
   pertanggungjawaban, pembukuan, kaji ulang setiap
   dokumen bukti pengeluaran uang, pencatatan dan
   pengarsipan dokumen bukti pengeluaran uang,
   pengurusan gaji, uang lembur, insentif, uang makan,
   uang tambahan beban kerja lainnya, serta verifikasi dan
   administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
8. penyelenggaraan kegiatan umum yang meliputi
   pengadaan, perlengkapan, inventaris,
   kerumahtanggaan, surat menyurat, kearsipan, protokol
   dan lainnya; 
9. pengoordinasian evaluasi kinerja dan pelaporan
   kegiatan Dinas; 
10. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan baik
    secara periodik dan tahunan pada Dinas;
11. penyelenggaraan urusan organisasi dan tata laksana
    Dinas; 
12. penyelenggaraan pengelolaan kepegawaian;
13. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi (data 
    base) bidang tenaga kerja dan bidang koperasi, usaha
    kecil dan menengah; 
14. rekomendasi saran dan pertimbangan kepada atasan
    tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil; dan
15. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan bidang tugasnya

Sekretaris membawahi :

• Subbagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian yang menyangkut perlengkapan, kerumahtanggaan, pengelolaan aset Dinas, surat menyurat, kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas

• Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana
anggaran, penatausahaan keuangan, perbendaharaan,
verifikasi keuangan, menyiapkan bahan penyusunan
perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan,
penyusunan program, monitoring dan evaluasi serta
pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan Dinas